Menteri Kominfo Judi Slot Online

Video: Saat Operator Seluler & Internet Bersatu Perangi Judi Online

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengungkapkan alasan judi online sulit diblokir peredaranya di ranah digital dalam negeri.

Menteri Kominfo Johnny G Plate mengatakan hal itu lantaran developer aplikasi judi online kerap memulai yang baru, meski yang lama setelah diblokir.

"Saya tidak bisa setop masyarakat untuk buat, untuk memulai yang baru. Tapi yang sudah ada saya stop. Ini kan kejar-kejaran," kata dia di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Senin (1/8) malam.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Setiap hari ada, setiap hari pula dibersihkan," sambung dia dalam acara peluncuran Kanal Pemilu Terpercaya CNN Indonesia.

Komentar itu dijelaskanya usai seorang mahasiswa yang mengaku dari Universitas Indonesia mempertanyakan lolosnya judi online ke dalam daftar PSE.

Johnny menampik jika pihaknya meloloskan platform semacam judi online melenggang di ranah digital dalam negeri.

"Tidak mungkin diloloskan, kalau ada yang seperti begitu pasti diblokir. Tidak ada ruang untuk judi online di Indonesia," tegasnya.

Situs maupun aplikasi judi online menjadi sorotan warganet karena masih bisa diakses meskipun tak terdaftar di PSE Kominfo.

Di samping itu, beberapa situs yang didugajudi online pun terdaftar di PSE Kominfo, meskipun situs atau aplikasi itu dibantah oleh Kemenkominfo, bukan sebagai aplikasi judi online.

Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan situs Domino QiuQiu hanya permainan kartu domino biasa, bukanlah judi.

Hal ini dikatakannya menjawab kritik pedas warganet ihwal dugaan ketidakadilan dalam pemblokiran situs dan platform terkait program Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Banyak netizen juga membandingkan dengan platform yang penting untuk ekonomi, seperti PayPald an DoTA2, diblokir, sementara situs judi online bisa tetap melenggang di jagat maya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas.

JAKARTA – Fenomena perjudian daring atau online sudah semakin meresahkan dan sudah melibatkan berbagai kalangan, termasuk aparatur sipil negara (ASN). Untuk mengurangi dampak-dampak negatif dari perjudian daring di kalangan ASN, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menerbitkan Surat Edaran tentang pencegahan dan penanganan perjudian daring di lingkup instansi pemerintah.

Menteri Anas menegaskan judi online termasuk pelanggaran hukum. Perilaku tersebut bisa menyebabkan kerugian finansial, gangguan sosial dan psikologis, bahkan bisa mendorong perilaku kriminal lainnya. Tak dipungkiri, ASN bisa juga bisa terlibat dalam lingkaran perjudian daring ini.

“Kami sudah keluarkan Surat Edaran untuk mencegah dan menangani perjudian online. ASN yang terlibat akan kami kenakan tindakan tegas,” ungkap Menteri Anas. Larangan judi online itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 5/2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Perjudian Daring di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang ditandatangani pada 24 September 2024.

Tindak pidana perjudian daring ini memasuki titik yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), nilai transaksi judi online pada kuartal pertama tahun 2024 sudah mencapai Rp600 triliun.

Menteri Anas mengimbau instansi pemerintah melakukan kampanye atau gerakan mendukung anti-perjudian daring. Instansi pemerintah pusat dan daerah diimbau melakukan kegiatan edukatif bagi ASN dan non-ASN tentang dampak buruk perjudian daring.

“Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan atasan langsung wajib melakukan pengawasan terhadap pegawainya untuk menemukan indikasi perjudian daring,” tegas Menteri Anas. Jika ditemukan adanya indikasi, PPK atau atasan bisa memberikan teguran atau peringatan kepada yang bersangkutan.

Bagi ASN pelaku perjudian daring yang pelanggarannya berdampak buruk bagi unit kerja atau instansi, bisa dijatuhkan hukuman ringan hingga sedang. Sementara jika berdampak buruk bagi negara atau pemerintah, dijatuhi hukuman disiplin berat.

“Terhadap pegawai ASN yang masih menjadi tersangka dalam proses tindak pidana perjudian daring, dapat dilakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin sesuai ketentuan perundang-undangan,” tulis surat tersebut.

Sedangkan terhadap ASN yang telah ditetapkan sebagai terdakwa perjudian daring, tindak lanjut penanganan dilaksanakan setelah putusan pengadilan yang bersifat inkracht atau berkekuatan hukum tetap.

Dalam surat tersebut dijelaskan, ASN yang ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa kasus perjudian daring, PPK wajib memberhentikan sementara pegawai tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) UU No. 20/2023 tentang ASN.

SE ini juga menindak tegas tenaga non-ASN yang terlibat. Pegawai non-ASN yang terbukti terlibat perjudian daring, dapat dijadikan pertimbangan pejabat yang berwenang untuk melakukan penilaian kerja. “Atau pemutusan hubungan kerja pegawai non-ASN yang dilakukan sesuai perjanjian kontrak kerja,” tegas Menteri Anas.

Pimpinan instansi pemerintah diharapkan melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap Upaya pencegahan dan penanganan perjudian daring ini. Setiap instansi pemerintah juga diimbau untuk menyampaikan upaya yang dilakukan masing-masing instansi, kepada Menteri PANRB c.q Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN). (HUMAS MENPANRB)

Lebih lengkapnya mengenai SE Menteri PANRB No. 5/2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kegiatan Perjudian Daring di Lingkungan Instansi Pemerintah, dapat klik tautan berikut:

https://jdih.menpan.go.id/dokumen-hukum/SE/jenis/1894?SURAT%20EDARAN

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengklaim telah memblokir 1 juta situs slot judi online yang beredar di jagat maya Indonesia.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo Usman Kansong mengatakan bahwa pemblokiran memang telah dilakukan. Namun tak sedikit yang muncul lagi hingga menyusup ke situs pemerintah.

"Kita sudah blokir hampir 1 juta tapi muncul lagi muncul lagi, dan malah lebih berani lagi dengan menyusup ke situs pemerintah," kata dia pada Sabtu (26/8).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebelumnya pada awal Agustus lalu, Menkominfo Budi Arie Setiadi menyebut telah memblokir lebih dari 800 ribu situs judi online sejak Juli 2018.

Menyoal situs pemerintah yang disusupi developer slot judi online, Usman menjelaskan bahwa Kominfo sudah memblokir kurang lebih lima ribu situs judi online yang masuk ke situs pemerintah.

Selain memblokir, Usman mengklaim sudah mengingatkan pengelola situs pemerintahan untuk mempertebal keamanan situs agar tidak mudah disusupi platform judi online.

"Di antaranya kami sarankan lakukan tes penetrasi secara rutin supaya kita tahu seberapa andal pertahanan situs kita," tutrnya.

Namun Usman tak menampik kalau pengelola situs pemerintahan tidak seideal yang dibayangkan, terlebih pada situs pemerintah daerah.

Saat ini, kata Usman, Kominfo akan berkoordinasi dengan kepolisian apakah akan membentuk satuan tugas untuk memberantas judi online ini.

Sebelumnya, Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi mengungkap masih banyak halaman judi online yang nebeng situs pemerintah.

"Indonesia darurat judi online. Ada hampir 4 juta halaman web judi di situs-situs pemerintahan (https://go.id)," kicau dia di akun X-nya, Selasa (22/8).

"ASN dan masyarakat yang mengunjungi situs pemerintah, langsung disuguhi informasi judi," imbuhnya.

Ismail menjelaskan situs-situs semacam ini merupakan hasil peretasan dengan metode deface, dan pengelola situs "tidak sadar, tidak lagi merawat situsnya, tidak lagi dikontrak untuk mengelola."

Dia menyebut masih ada 3 juta situs-situs pemerintahan yang disusupi oleh judi online, meski lebih dari 800 ribu situs sudah diblokir oleh pemerintah sejak 2018.

Selain itu, 1,2 juta halaman web judi online juga menyusup ke situs-situs akademik yang bisa dicari di mesin pencarian Google dengan kata kunci: gacor site:ac.id.

Terpisah, Menkominfo Budi Arie Setiadi juga berkomentar soal jutaan situs pemerintahan diduga disusupi game slot gacor alias judi online.

Budi tak menampik banyak situs pemerintah yang disusupi judi slot. Namun, ia menduga hal itu digerakkan oleh mesin.

"Iya masuk ke situs-situs pemerintah kan saya sudah tanya itu ya memang dulunya sembarangan. Itu juga belum tentu ada, yang gerakin bisa mesin," kata dia kepada wartawan, Rabu (23/8).

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menegaskan, bahwa judi online merupakan tindakan yang ilegal. Judi online atau judi slot disebut sangat destruktif dan merusak rakyat.

"Kami serius untuk memberantas tuntas judi online. Kami blokir dan take down situs dan rekeningnya," tegas Budi melalui unggahan Instagram resminya.

Di satu sisi, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menyebut pajak untuk judi online hanya sebatas wacana yang muncul di publik. Fokus Kominfo adalah memberantas dan menekan aktivitas judi online tersebut.

"Ini masih wacana sebetulnya, kita melihat maraknya judi onine ini. Selama 5 tahun terakhir sudah 840 ribu yang di take down, dan tentu saja pendekatan untuk menekan judi online ini diakukan dengan berbagai macam cara," kata Nezar saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (12/9/2023).

"Pertama kita coba memberantas dulu di ruang digital masyarakat Indonesia," imbuhnya.

Beberapa waktu yang lalu, saat rapat dengan Komisi I DPR, Menkominfo sempat menyebut soal penarikan pajak judi online.

Mulanya Budi diminta komitmennya untuk memasukkan aturan larangan perjudian online itu ke dalam revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Budi kemudian menjawab dengan hasil diskusi dirinya dan sejumlah pihak yang menyarankan judi online untuk dipajaki.

"Saya bisa dapatkan komitmen bapak untuk memuat aturan larangan perjudian itu kita adopsi di dalam undang-undang revisi ITE?" tanya Christina saat raker, Senin (4/9).

"Begini Bu Christina, tadi kan saya bilang ini mesti diskusinya agak dingin. Karena bukan apa-apa, negara mau larang mau apa bukan, soal larangan bukan soal teknologinya," jawab Budi.

"Ini soal transnasional, polisi juga sudah bilang dengan saya, ini transaksional, kita tangkap mereka di Kamboja, di sana judi legal, ditangkep di Thailand legal loh judi,"

"Saya berdiskusi dengan banyak pihak bilang 'ya sudah dipajakin aja', misalnya, dibuat terang dipajakin. Kalau enggak, kita juga kacau'" sambung Budi.

Saat itu ia tak menjelaskan dengan terperinci apa maksud dari obrolan tersebut. Namun Budi menegaskan bahwa ia tidak akan memajaki judi online.

"Saya bukan dalam posisi itu," kata Menkominfo.

Saksikan video di bawah ini: